Jakarta, PPIM—Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Ace Hasan Syadzili, mendorong kerja sama semua pihak untuk menangkal penularan COVID-19 varian Omicron terutama di lingkungan pesantren. Imbauan itu disampaikannya dalam Launching Hasil Penelitian bertajuk “Pesantren dan Pandemi: Bertahan di Tengah Kerentanan”, yang dilakukan secara daring, Rabu (19/1).
“Pandemi adalah tanggung jawab bersama. Pesantren dan semua pihak harus menjaga protokol kesehatan terutama adanya varian Omicron. Jangan sampai pesantren menjadi kluster penularan”, ajak politisi Partai Golkar ini.
Secara umum, Ace mengapresiasi penelitian yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini. Riset yang dilakukan melalui program CONVEY Indonesia ini mengangkat isu mengenai “Dampak dan Ketahanan Institusi Pendidikan Menengah Atas di Pesantren saat Krisis Pandemi COVID-19: Studi 15 Pesantren Wilayah Daerah Keistimewaan Jakarta, Banten, dan Jawa Barat”.
Ace yang juga merupakan Ketua Ikatan Alumni UIN Jakarta (IKALUIN) ini beranggapan bahwa sudah seharusnya pemerintah merumuskan kebijakan pesantren berbasis pada realitas objektif yang dihadapi selama pandemi. Negara harus hadir supaya proses kebijakan pesantren berbasis pada kebutuhan pesantren. Tugas negara melindungi masyarakat dan hadir dalam upaya sustainabilitas dan ketahanan pesantren melalui pedoman dan standar protokol kesehatan dan anggaran dalam proses pembelajaran yang ada di pesantren.
“DPR telah menggelontorkan sebanyak Rp. 3,85 triliun untuk mengembangkan program penangan COVID-19 untuk madrasah dan sebagian kecilnya untuk pesantren”, ungkap Ace.
Menanggapi temuan riset ini, Ace menyoroti tingginya kepercayaan teori konspirasi terkait COVID-19 yang ada di kalangan pesantren yang ditemukan dalam penelitian ini, misalnya COVID-19 upaya untuk menghalangi umat Islam untuk beribadah.
“Kita tidak boleh menganggap bahwa COVID ini adalah konspirasi. Kewajiban kita adalah bagaimana kita memastikan agar anggapan-anggapan ini agar tidak muncul di masyarakat,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, ia juga menyoroti temuan penelitian mengenai rendahnya kepercayaan pada pemerintah karena kebijakan pemerintah pusat yang sering berubah-ubah. Beberapa pesantren bahkan tidak mengandalkan pemerintah dalam menangani pandemi ini. Ace menganggap hal ini baik sebagai proses kemandirian pesantren. Meskipun demikian, ia menganggap negara tetap harus hadir untuk kesejahteraan masyarakat pesantren terutama di masa pandemi karena berkurangnya pendapatan dai dan kiai selama pandemi.
Sebanyak 43% responden menganggap pemerintah memberikan informasi COVID-19 yang menyesatkan. Meskipun skeptisme terhadap data yang disajikan pemerintah juga masih tinggi, Ace tidak ingin sampai menimbulkan kecurigaan yang macam-macam. “Ini juga artinya harus menjadi otokritik juga bagi pemerintah bahwa komunikasi dan informasi publik tentang COVID-19 memang harus disampaikan sejelas-jelasnya,” ujarnya.
Pewarta: Farha Kamalia
Editor: M. Nida Fadlan