Tangerang Selatan (20/10)—Pada 20 Oktober 2024, kekuasaan pemerintahan resmi berpindah dari Presiden Joko Widodo kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto. Peralihan ini membawa harapan baru bagi banyak pihak, termasuk pegiat lingkungan. Mereka berharap pemerintahan baru ini memberikan perhatian lebih pada isu lingkungan. Apalagi, sejumlah tokoh telah diundang dalam penyusunan kabinet, salah satunya Prof. KH. Nasaruddin Umar, yang dikenal akan komitmennya terhadap gerakan Islam ramah lingkungan.
Nasaruddin Umar dan Komitmennya pada Lingkungan
Prof. Nasaruddin Umar, Imam Besar Masjid Istiqlal, dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap lingkungan. Salah satu inisiatif pentingnya adalah pemasangan panel surya di Masjid Istiqlal, yang merupakan langkah besar dalam penggunaan energi terbarukan di tempat ibadah. Proyek ini mendapatkan apresiasi, termasuk penghargaan dari Bank Dunia. Kehadiran Nasaruddin di pemerintahan mendatang memberi harapan bahwa gerakan Islam Hijau akan semakin berkembang dan mampu mendorong kebijakan lingkungan yang lebih baik.
Baca Juga: Prof. Nasaruddin Umar: Memperbaiki Lingkungan, Memperbaiki Teologi Masyarakat
Alam Sebagai Sahabat, Bukan Objek Eksploitasi
Pada Pertemuan Ahli tentang Green Islam yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta, Prof. Nasaruddin menekankan pentingnya melihat alam sebagai sahabat. Dalam konteks Pemerintahan Prabowo Subianto, pentingnya mensakralkan kembali alam menjadi sorotan. Prof. Nasaruddin Umar menekankan bahwa pandangan ini sangat relevan dengan upaya mengurangi eksploitasi alam yang berlebihan.
“Dengan pongahnya manusia modern melihat alam dengan ‘logos’, ia men-desakralisasi alam. Akibatnya, banyak kerusakan terjadi di muka bumi. Padahal, penting sekali untuk mensakralkan kembali alam dalam pandangan manusia agar kita bisa bersahabat dengan alam.”
Pernyataan ini mengajak kita untuk memikirkan ulang hubungan kita dengan alam dan menjaga keseimbangannya, bukan sekadar mengeksploitasi.
Tantangan Lingkungan dalam Pemerintahan Prabowo Subianto
Meskipun ada harapan, tantangan besar tetap menunggu di depan. Pemerintahan Prabowo Subianto harus berhadapan dengan masalah lingkungan global, termasuk mitigasi perubahan iklim yang menjadi sorotan penting. Salah satu langkah yang direncanakan adalah pembentukan Badan Pengelola Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Niaga Karbon (BP3I-TNK). Badan ini diharapkan dapat mengatur pengurangan emisi karbon dan tata kelola karbon dengan lebih baik. Langkah ini juga sesuai dengan komitmen Indonesia untuk mencapai target netral karbon pada tahun 2060.
Jika tokoh seperti Prof. Nasaruddin Umar memainkan peran penting dalam pemerintahan, gerakan Islam Hijau memiliki potensi untuk tumbuh lebih besar. Dengan begitu, kita bisa melihat kebijakan yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga berkelanjutan. Harapan ini, jika diwujudkan, akan membantu menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang.