Jakarta, PPIM – Perbincangan pelaksanaan ibadah haji di masa pandemi terus mengemuka. Pada 2 Juni, Indonesia melalui Kementerian Agama telah menyatakan sikap tidak mengirimkan jamaah haji tahun ini. Sejumlah respon baik pro maupun kontra bermunculan termasuk adanya isu sejumlah daerah yang akan memaksa memberangkatkan warganya tanpa restu pemerintah pusat.

“Haji memang bukan kegiatan politik, namun ia bisa menjadi simbol perlawanan politik karena melibatkan otoritas kekuasaan negara,” ungkap Yanwar Pribadi, Dosen sejarah lokal UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Yanwar mengatakan bahwa tidak mudah bagi Saudi Arabia untuk memutuskan pelaksanaan haji tahun ini. “Ini terkait dengan reputasi mereka di mata umat Islam dunia,” ungkap doktor lulusan Universitas Leiden ini.

Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi daring Leiden Lecture Series bertema “Pilgrimage in the Time of Pandemic”, Rabu (22/7). Selain Yanwar, diskusi juga menghadirkan Guru Besar Filologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Oman Fathurahman, sebagai narasumber dan Direktur Perwakilan KITLV di Jakarta, Marrik Bellen, sebagai moderator.

Pelarangan ibadah haji itu didasarkan pada kondisi pandemi COVID-19 yang belum juga mereda. Oman mengatakan bahwa keputusan pemerintah menunda pelaksanaan ibadah haji harus dipahami secara bijak. Bahkan, Peneliti Senior PPIM UIN Jakarta itu menyatakan bahwa  rute perjalanan haji termasuk jalur utama dalam penyebaran wabah di masa silam.

“Prinsipnya bukan di rute hajinya. Tapi, rute perdagangan dengan rute perjalanan haji ini sama satu jalur. Terutama saat terusan suez dibuka, penyebaran wabah melalui jamaah haji telah menjadi perhatian khusus,” ungkap Oman berdasarkan pada pernyataan sejumlah akademisi.

Sejak masa silam, sejumlah negara menaruh perhatian besar terhadap pelaksanaan ibadah haji khususnya di masa pandemi. Beberapa negara seperti Mesir, Oman, Iran, dan Tunisia memiliki memori kolektif terkait kondisi mengerikan yang dialami jamaah haji pada masa pandemi. Bahkan, pada 1893, Jeddah menjadi kuburan massal dan sejumlah jenazah ditinggalkan begitu saja di jalanan.

Atas kondisi itu, Marrik Bellen mengajak semua pihak untuk memahami kondisi yang terjadi pada masa pandemi ini. Ia mengatakan bahwa COVID-19 sebagai wabah penyakit bukanlah hal yang pertama ada di dunia.

“Perlu ada memori kolektif karena bisa membantu untuk masa depan.” Ungkap Marrik.

Penulis: M. Nida Fadlan