Selamat Datang di Website Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Jakarta

Pemerintah Didorong Jadikan Jurnal Ilmiah Sebagai Rujukan Pengambilan Kebijakan

  • Writer: Admin
  • Category: Artikel
  • Published: April 12, 2017
  • Hits: 436

Jakarta, PPIM - Munculnya sejumlah peraturan mengenai peningkatan mutu publikasi ilmiah telah mengakibatkan melonjaknya jumlah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh lembaga dan perguruan tinggi di Indonesia. Dari data Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), saat ini Indonesia telah memiliki lebih dari 42.000 jurnal ilmiah yang terbit baik dalam versi cetak maupun elektronik. Khusus mengenai jurnal elektronik, peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2016 dimana terjadi lonjakan signifikan menjadi 16.280 jurnal ilmiah dari sebelumnya tahun 2015 yang berjumlah 9.240 terbitan.

Dari pernyataan tersebut, pertanyaan yang mengemuka adalah sejauhmana pengelola jurnal ilmiah dan akademisi di Indonesia mengetahui jurnal-jurnal ilmiah apa saja yang dirujuk oleh pemerintah ketika mengambil sebuah kebijakan? Pertanyaan inilah yang menjadikan dasar Knowledge Sector Initiative (KSI) yang didukung oleh Bappenas dan Pemerintah Australia melakukan penelitian tentang studi diagnostik dan pemanfaatan jurnal ilmiah sebagai basis kebijakan publik.

Penelitian yang dilakukan pada 2015-2016 ini dipresentasikan pada 10 April 2017 di Hotel Double Tree, Jakarta. Hasil riset menunjukkan bahwa mayoritas akademisi Indonesia (48,75%) tidak pernah mengetahui jurnal ilmiah internasional dan nasional apa saja yang dijadikan rujukan oleh pemerintah saat mengambil kebijakan.

“Ketika diminta menyebutkan nama-nama jurnal (yang dirujuk oleh pembuat kebijakan), lima besar adalah jurnal Prisma terbitan LP3ES (7,5%), Indonesian Quarterly terbitan CSIS (7,5%), Analisis CSIS terbitan CSIS (7,5%), Economic and Finance in Indonesia terbitan LPEM FEUI (5 %) dan Jurnal Perempuan terbitan Yayasan Jurnal Perempuan (3,75 %). Sedikit sekali dibandingkan prosentase ketidaktahuan mereka”, papar M. Fajri Siregar sebagai Tim Peneliti yang mempresentasikan hasil penelitian ini.

Fajri juga menambahkan bahwa meskipun penelitian ini hanya menjadikan akademisi dan pengelola jurnal sebagai respondennya, temuan ini juga ternyata sejalan dengan minimnya pemanfaatan jurnal ilmiah oleh pemerintah saat mengambil sebuah kebijakan.

Dalam konteks pengelola jurnal, Fajri menemukan fakta bahwa penerbitan jurnal ilmiah memang tidak diarahkan untuk dirujuk oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. Selama ini pengelola jurnal hanya berfokus pada knowledge dissemination.

“Jurnal ilmiah belum dijadikan alat komunikasi utama dengan pembuat kebijakan. Publik dan pembuat kebijakan masih memandang bahwa media seperti opini koran, buku, dan media sosial adalah cara terbaik untuk menyebarkan gagasan agar dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan”, ujar Fajri yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif Center for Innovation Public and Governance (CIPG) ini.

Dari riset ini, Fajri mengusulkan agar ada perbaikan ditingkat makro yaitu Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pengawal kebijakan jurnal ilmiah. Kedua lembaga ini harus mendorong agar pembuat kebijakan juga turut dilibatkan dalam proses penerbitan jurnal ilmiah.

 

Respon Pengelola Jurnal dan Pemerintah

Presentasi hasil penelitian ini menghadirkan empat orang pembahas yaitu Prof. Dr. Oman Fathurahman (Jurnal Studia Islamika), Anita Dhewy, M.Si (Jurnal Perempuan), dan Daniel Dhakidae, Ph.D (Jurnal Prisma) dari kalangan pengelola jurnal serta Dr. Sadjuga dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi.

Merespon hasil penelitian ini, Oman Fathurahman mengakui memang tidak ada target khusus agar jurnal Studia Islamika dijadikan rujukan oleh pembuat kebijakan. Fokus Studia Islamika adalah menciptakan tradisi akademik yang baik dalam rangka mempromosikan Islam Indonesia yang empirik, bukan normatif, kepada dunia global.

“Ketika tradisi akademik tercipta, maka gagasan riset akan tersampaikan dengan baik. Dari situ, kami percaya bahwa jurnal ilmiah akan dijadikan rujukan banyak pihak”, ungkap Peneliti Senior PPIM UIN Jakarta ini.

Senada dengan Oman, Anita Dhewy juga menuturkan hal yang sama. Namun, Jurnal Perempuan memiliki agenda khusus yaitu melakukan sosialisasi dan roadshow ke daerah agar hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan dapat diimplementasikan secara baik.

Sementara itu, Daniel Dhakidae juga mendorong agar semua pihak menyadari posisi pengelola jurnal. Ia menyebut bahwa pengelola jurnal adalah kapital sosial yang mampu menghasilkan jurnal ilmiah sebagai intellectual legacy.

“Tidak ada jurnal di dunia ini yang mampu membiayai dirinya sendiri, sehingga harus ada lembaga yang mem-backup­-nya”, ungkap Daniel.

Direktur Pengelolaan kekayaan Intelektual, Kemristekdikti, Dr. Sadjuga turut mengapresiasi hasil penelitian ini. Menurutnya, penelitian ini bisa menjadi dasar bagi lembaganya untuk memberikan posisi penting bagi pengelola jurnal ilmiah.

“Pada dasarnya, yang kami layani adalah komunitas intelektual. Sehingga kita ingin jurnal ilmiah di Indonesia semakin berwibawa di tingkat lokal maupun global”, pungkas Sadjuga.[MNF]

Share this:

Studia Islamika

Agenda PPIM

International Conference 2017

Rabu, 24 Mei 2017
13:30 - 17:00 WIB