Jakarta, 25 September 2025 – Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mendorong optimalisasi dana zakat, filantropi, CSR perusahaan, dan BPDLH untuk mendukung aksi iklim dan pelestarian lingkungan.
Dorongan ini disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Pendanaan Lembaga Filantropi, Perusahaan (CSR), dan BPDLH terkait Aksi Iklim dan Lingkungan Hidup” yang digelar di Hotel Grand Sahid Jakarta, Kamis (25/9).
Direktur Eksekutif PPIM UIN Jakarta, Didin Syafruddin, menyebut pendanaan alternatif menjadi kunci menghadapi keterbatasan anggaran negara. “Aksi iklim tidak bisa hanya bergantung pada APBN. Keterlibatan filantropi, perusahaan, dan lembaga dana lingkungan sangat strategis,” ujarnya.
Survei nasional PPIM 2024 menemukan 47,5% responden tidak setuju zakat dipakai untuk pembiayaan penanganan perubahan iklim. Hanya 39,87% yang setuju dan 2,69% sangat setuju. Fakta ini menunjukkan sosialisasi fatwa MUI tentang bolehnya penggunaan zakat untuk lingkungan belum maksimal, karena baru sekitar 30% masyarakat yang mengetahuinya.
FGD ini menghadirkan perwakilan akademisi, organisasi masyarakat sipil, lembaga zakat, CSR perusahaan swasta, hingga BPDLH. Forum membahas strategi kolaborasi dan skema pendanaan yang berkelanjutan untuk memperkuat gerakan lingkungan di Indonesia.
Dalam diskusi, Irfanul Arifin dari YBM BRILian menilai pendanaan masih didominasi program-program seperti penyaluran bahan makanan, pembangunan rumah ibadah, dan beasiswa. Sementara itu, program pelestarian lingkungan belum menjadi prioritas karena sulit diukur keberhasilannya dan sulit dipertanggungjawabkan kepada donor.
Syahrul dari Greenfaith menjelaskan bahwa saat ini penyaluran dana untuk pelestarian lingkungan merupakan kebijakan internal lembaga filantropi, karena masyarakat tidak pernah secara spesifik meminta agar zakat mereka dialokasikan untuk tujuan tersebut.
Sementara Ahmad Juwaini dari Dompet Dhuafa menekankan perlunya OMS (Organisasi Masyarakat Sipil) mengaitkan program lingkungan dengan kebutuhan masyarakat setempat agar lebih mudah mendapatkan dukungan pendanaan.
Tiga isu utama yang dibahas dalam FGD ini adalah evaluasi dukungan pendanaan aksi iklim, tantangan lembaga filantropi dan CSR dalam implementasi, serta kendala OMS berbasis agama atau adat dalam mengakses dana lingkungan.
Sejumlah lembaga hadir dalam forum ini, di antaranya BPDLH Kementerian Keuangan, MUI, Rumah Zakat, Dompet Dhuafa, LazisNU, Eco Bhineka Muhammadiyah, Caritas Indonesia, Greenfaith, Wahana Visi Indonesia, Greenpeace Indonesia, dan Kader Hijau Muhammadiyah.
PPIM UIN Jakarta berharap forum ini memperkuat jejaring antara lembaga pendanaan dan OMS, khususnya berbasis agama, untuk mendorong gerakan lingkungan yang lebih berakar di masyarakat. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari program Religious Environmentalism Actions (REACT) yang didukung Pemerintah Belanda, yang berkontribusi pada target RPJMN 2024–2029 terkait ketahanan iklim, pembangunan rendah karbon, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.